KPK Diminta Tak Terseret Agenda Politik

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak terseret agenda politik. Nuansa politik ini dinilai kentara dan tak terhindarkan di mata publik, di saat banyak kasus besar belum bisa diselesaikan KP.

Seperti kasus BLBI, Century, Pelindo, Garuda dan lainnya yang harusnya jadi fokus utama lembaga antirasuah.

BACA JUGA : Nasdem Kesal Surya Paloh Disebut Deklarasi Anies sebagai Capres 2024

Di jelang bergantinya kepemimpinan di komisi antirasuah itu, harusnya yang digencarkan adalah penanganan kasus lama, bukan bergerak di ranah bersentuhan politik. Termasuk dalam opini menentukan sosok calon menteri di kabinet.

"Seharusnya fokus ke kasus besar. Tidak terkait politis dalam kasus-kasus. Pada akhirnya orang bisa berkelit jalur hukum dan politik berbeda. Tetapi sering kali hukum menjadi instrumen politik menjatuhkan lawannya," kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad saat dihubungi, Rabu (24/7).

Dia menyebut, kasus-kasus besar tak mampu diselesaikan KPK, bisa dipersepsikan masuk ke ranah politik. Apalagi kini sejumlah menteri Joko Widodo diseret-seret dalam pusaran kasus di KPK.

"Jadi banyak kasus besar tidak dapat diselesaikan. Fakta yang mengagetkan, kasus BLBI yang kemudian sudah menjadi terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dikasasi ini menjadi fenomena yang menarik. Ada yang kontradiksi itu Nursalim dan istri jadi tersangka tetapi tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan lain-lain," kata Suparji.

BACA JUGA : Ngambek, Nicky Tirta Sempat Unfollow Akun Instagram Vanessa Angel