KPK Diminta Tak Terseret Agenda Politik

Menurutnya, kasus ini pun menjadi lebih menarik. Dia bertanya-tanya kenapa penuntasan kasus BLBI seperti tidak serius.

"Ada apa di balik itu sehingga harapan menuntaskan kasus BLBI itu imajinatif. Karena penetapan tersangkanya saja tidak jelas. Tersangka pokoknya sudah dibebaskan oleh MA," kata dia.

Sementara itu Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding juga mengharapkan KPK tidak menjadi alat politik. Seharusnya lembaga hukum tetap pada porsi yang objektif.

"Sesungguhnya tidak ada niatan dari KPK untuk membeda-bedakan antara kasus besar maupun kasus yang dialami oleh pelaku-pelaku politik. Tetapi masukan ini tentu perlu menjadi masukan bagi teman-teman KPK bekerja, kalau itu memang betul datanya," kata dia.

Dia melanjutkan, publik tinggal menanti apakah kasus besar terabaikan dan membidik menteri menjadi perhatian KPK. Namun, dia optimistis KPK punya pandangan tersendiri.

Mengenai Kabinet Kerja jilid II perlu masukan KPK, Karding memandang tergantung kebutuhan Jokowi. Jika melihat undang-undang tidak perlu karena menteri adalah hak prerogatif presiden.

Sementara mantan pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas mengatakan sejak dulu KPK selalu dimainkan aktor politikus. Artinya, tidak ada kesungguhan elite untuk melakukan pemberatasan korupsi.

"Sejak 15 tahun hingga sekaran dan ke depan tidak ada tanda-tanda kesunggungan elite," kata dia. (tan/jpnn)