KPK Harapkan Pengadilan Tipikor Pertimbangkan Kebenaran CDR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai bukti call data record (CDR) Ade Raharja versi Polri. Hal ini dianggap perlu oleh KPK meskipun bukti itu terlambat diserahkan Polri ke pengadilan.

"Tapi terserah hakim apakah bukti itu masih mau dipakai atau tidak di pengadilan. Kabarnya sidang tinggal penuntutan," kata jurubicara KPK, Johan Budi, Kamis (12/8).

Mengenai sekuat apa bukti CDR tersebut untuk menunjukkan hubungan antara Ary Muladi dengan Ade Raharja, dia pun menyerahkannya pada keputusan hakim. Soalnya, CDR itu hanya berupa catatan  hubungan antara satu nomor telepon dengan nomor lain, disertai catatan durasi dan lokasi penelepon. Dengan demikian, CDR belum bisa menunjukkan adanya deal-deal atau transaksi yang diduga terkait suap antara Ary-Ade.

"Apakah bukti itu cukup kuat, hakim yang punya kuasa menilai. Ini terlepas dari benar tidaknya CDR itu dari nomor Pak Ade atau bukan lho ya. Itu masih kita perdebatkan juga," jelas Johan.