KPK Nilai Pejabat Sumut tak Patuh
Rabu, 24 Oktober 2012 – 08:36 WIB
MEDAN- Pelayanan publik, perencanaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), masih terbilang buruk. Setidaknya itu menjadi penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebanyak 15 Satuan Kerja (Satker) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dinilai lemah dan bermasalah oleh KPK dan BPKP. "Dari aspek-aspek yang dikemukakan BPKP tadi, Pemprovsu ternyata hasilnya sama seperti daerah lain yang masih banyak kekurangan," ungkap Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, pada Acara Seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Pengelolaan APBD di Aula Martabe Lantai 2, Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (23/10).
Dijelaskannya, kondisi itu dilihat dari apa yang terjadi di 15 satker yang terdiri dari dua instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Kantor Imigrasi, dan selebihnya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu, antara lain Dinas PU Bina Marga Sumut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumut, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumut) (Disperindagsu), Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Sumut, Dinas Pendidikan Sumut (Disdiksu), Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Dinas Pendapatan Sumut (Dispendasu), Dinas Perhubungan Sumut (Dishubsu), Sekretariat DPRD Sumut dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sebagainya.
Selain itu, lanjut Zulkarnain, masih ditemukan banyaknya laporan pengaduan yang masuk KPK selama tahun 2011, dimana tercatat ada 5.500 lebih kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat kabupaten/kota ke atas. Laporan gratifikasi di Sumut, selama setahun juga sangat rendah yaitu hanya enam kasus.
MEDAN- Pelayanan publik, perencanaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Sempat Mangkir, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Uun Akhirnya Penuhi Panggilan Polda Riau
Senin, 01 Juli 2024 – 22:46 WIB - Humaniora
Dukung Pemerintah Berantas Judi Online, PBNU: Kapolri & Menko Polhukam Harus Buat Langkah Strategis
Senin, 01 Juli 2024 – 22:45 WIB - Humaniora
HUT Ke-78 Bhayangkara, Polda Banten Musnahkan 75 Ribu Botol Miras
Senin, 01 Juli 2024 – 22:11 WIB - Humaniora
Kemenag Buka Seleksi Calon Imam Masjid di Uni Emirat Arab, Terakhir 3 Juli
Senin, 01 Juli 2024 – 22:09 WIB
BERITA TERPOPULER
- Gosip
Ayu Ting Ting: Pertunangan Saya dan Fardhana Sudah Putus
Selasa, 02 Juli 2024 – 04:25 WIB - Sepak Bola
Portugal vs Slovenia: Diogo Costa Pahlawan, Cristiano Ronaldo cs Selamat
Selasa, 02 Juli 2024 – 05:02 WIB - Gosip
Konon Ada Lebih dari 3 Video Syur Mirip Anak David Eks Naif, Alamak
Selasa, 02 Juli 2024 – 04:09 WIB - Bali Terkini
Inflasi di Denpasar & 3 Kabupaten di Bali Mengkhawatirkan, Tarif Parkir Berpengaruh
Senin, 01 Juli 2024 – 19:48 WIB - Opini
Urgensi Amendemen UUD 1945
Senin, 01 Juli 2024 – 23:53 WIB