KPK Nilai Pejabat Sumut tak Patuh

Rabu, 24 Oktober 2012 – 08:36 WIB

Karena meski ketentuan hukum yang mengaturnya sudah cukup berat.  Tapi, kasus korupsi tetap masih ada.  Maka dari itu, lanjut Nurdin,  diperlukan kebersamaan dalam inisiatif dan persepsi dalam membangun visi misi pemberantasan korupsi.(ari)

MEDAN- Pelayanan publik, perencanaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

• First «
• Prev
• 1
• …
• 4
• 5

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News