KPK Sukses Besar, Komisi III DPR Memuji Kinerja Firli Bahuri Dkk

"Kami merasa perlu menyampaikan bahwa yang dikejar nanti jangan hanya suapnya, tetapi siapapun yang menikmati perizinan ilegal tersebut sehingga akhirnya merugikan keuangan negara hingga nilai yang fantastis," ujarnya.

Menurutnya, jika hanya kasus suap yang diusut, uang negara yang bisa diselamatkan.

"Namun Rp 2,7 triliun kerugian negara itu tidak langsung terkait dengan suapnya tetapi dinikmati oleh perusahaan yang menggunakan izin yang ilegal tersebut," tuturnya.

Habiburokhman berharap KPK bisa mengusut dan mengejar korporasi-korporasi yang mengambil keuntungan dari perizinan yang ilegal itu.

"Misalnya di Konawe Utara, ini terjadi sejak tahun berapa, perusahaan mana saja yang sudah beroperasi, keuntungannya berapa, itu keuntungan ilegal. Jadi logikanya kalau kerugian keuangan negara Rp 2,7 triliun, maka harus dikejar juga uang sebanyak itu," sebut Habiburokhman.

Terkait soal tata niaga minyak goreng, Habiburokhman menyatakan ada ketidaknormalan dan penyimpangan hukum, serta diduga persoalan ini melibatkan penyelenggara negara.

Karena itu, dia berharap agar KPK dapat berada di depan dalam pengusutan kasus ini.

"Kami minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera tertangkap pelakunya. Jangan ragu, kalau korupsi di sektor ini saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati karena bukan saja terjadi di saat negara sedang krisis, mereka ini juga menyebabkan negara mengalami krisis," tegasnya. (mrk/jpnn)