KPK Tunggu Putusan Banding Kasus Syahrial Oesman

Selasa, 05 Januari 2010 – 00:13 WIB

Ada tiga alasan mendasar kenapa hakim menyatakan Syahrial bersalah sebagai penganjur dan menyalahgunakan wewenang jabatan. “Pada awal Oktober 2006, Syahrial mendapat laporan dari Sekda Sumsel Sofyan Rebuin yang ditemani Dodi Supriadi (mantan Kadishut) bahwa ada permintaan uang sekitar Rp5 miliar dari komisi IV DPR-RI melalui Sarjan Tahir. Permintaan tersebut terkait percepatan pembahasan alihfungsi hutan lindung TAA. Mendengar laporan itu Syahrial menyatakan akan dirapatkan. Respon Syahrial menyatakan akan dirapatkan merupakan respon aktif bukan pasif dalam arti diam saja. Kenapa Syahrial tidak melaporkan permintaan anggota DPR itu kepada pihak berwajib,” papar hakim.

Alasan kedua yang memberatkan suami Maphilinda itu, pada 9 Oktober 2006 bertempat di ruang kerja Syahrial selaku gubernur Sumsel, Syahrial mengadakan pertemuan dengan Sofyan dan Chandra, sebagai salah satu pelaksana proyek multi years pembangunan jalan Palembang-TAA. Dalam pertemuan tersebut Syahrial membahas laporan Sofyan tentang permintaan dana Rp5 miliar oleh anggota DPR. “Kesalahan Syahrial saat itu karena menyuruh Chandra menyediakan dana yang akan diberikan kepada anggota Komisi IV DPR. Kenapa saat itu Syahrial tidak menolak, malah meminta Chandra menjadi penyandang dana,” cetus Teguh saat membacakan vonis pada 12 Oktober 2009.

Kesalahan ketiga Syahrial, lanjut hakim, karena pada 21 Juni 2007 Syahrial mengadakan pertemuan dengan Sofyan selaku Dirut BPP-TAA, Sekda Sumsel Musyrif Suwardi, dan Chandra sebagai Bos PT Chandratex Indo Artha. “Dalam pertemuan tersebut, Syahrial memerintahkan Musyrif selaku Sekda mendampingi Chandra untuk menyerahkan dana Rp2,5 miliar tahap kedua kepada Sarjan dan Yusuf di Jakarta. Terjadilah penyerahan dana itu pada 25 Juni 2007 di Hotel Mulia Jakarta. Syahrial bukannya melarang tapi malah memerintahkan Sekda Musyrif menemai Chandra,” tukasnya.(gus/JPNN)