Kritik RUU Cipta Kerja, Irwan Fecho Pakai Istilah Penjajahan

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR RI kukuh menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna dewan untuk disahkan menjadi UU. Menurut anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai berlambang bintang mercy ini, pemerintah terlalu memaksakan kehendak.

"Sikap pemerintah memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja, rakyatnya sendiri," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho, Minggu (4/10).

Anggota Fraksi Demokrat DPR ini menyebut bahwa fraksinya melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam dengan tanpa meninggalkan satu pihak pun dalam pembahasan RUU Ciptaker. Tujuannya untuk menjamin salah satu omnibus law tersebut tetap berpihak terhadap rakyat.

"Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," tegas legislator asal Kalimantan Timur ini.

Langkah ini menurutnya penting dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan dalam bentuk RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.

Sebab, kata Irwan, pengaturan di RUU ini tidak hanya terkait ketenagakerjaan yang akan menimbulkan masalah, namun RUU tersebut juga melegalkan perampasan lahan rakyat sebanyak dan semudah mungkin untuk proyek yang menjadi prioritas pemerintah dan proyek strategis nasional, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.

“Di samping itu tekanan pada masalah lingkungan hidup juga akan menguat dengan mudahnya para pengusaha mendapatkan izin pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor,” jelas Irwan.