Kritik Tapera, Irwan Fecho Minta Pemerintah Berhenti Bebani Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Joko Widodo soal pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Irwan meminta rezim ini berhenti membebani rakyat, karena skema penyediaan perumahan yang sebelumnya berjalan masih terdapat banyak masalah, seperti defisit atau backlog, karena ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan.

Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa Tapera ini cenderung dipaksakan kalau skema sebelumnya belum clear. Ini dikhawatirkan menambah beban baru baik kepada masyarakat atau pemerintah," ucap Irwan di Kompleks Parlemen, Kamis (9/7).

Legislator asal Kalimantan Timur ini khawatir program Tapera ini bisa menambah backlog rumah yang dihuni. Sebab, untuk definisi MBR saja belum jelas kriterianya.

"Definisi MBR saja belum bisa dijelaskan pemerintah secara gamblang. Faktanya banyak masyarakat khususnya pekerja informal yang mau memiliki rumah tetapi terkendala skema perbankan yang rumit dan syarat-syarat tidak pro rakyat," jelas Irwan.

Untuk itu, legislator Partai Demokrat ini meminta fokus saja menghadapi tantangan backlog sebesar 13,5 juta unit rumah secara konsisten dengan skema bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema yang sudah berjalan.

Beberapa skema itu seperti MLT BPJS, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).