Kritis ke KPK Bukan Berarti Antipemberantasan Korupsi

JAKARTA - Tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa para anggota DPR yang kritis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang antipemberantasan korupsi, dinilai sulit diterima dalam alam demokrasi. Sebab, DPR tetap memiliki hak pengawasan sehingga harus bersikap kritis.

“Indikator menyimpulkan 36 anggota DPR yang dirilis ICW sebagai pihak yang anti-pemberantasan korupsi itu apa? Saya lihat, itu terjadi karena ICW tidak cermat sehingga fungsi pengawasan DPR menjadi tidak penting oleh ICW," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung,Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, Sabtu (6/7).

Menurutnya, demokrasi memungkinkan setiap anggota DPR bahkan warga negara mengawasi lembaga-lembaga negara. Termasuk pula bebas untuk menyuarakan pendapatnya.

Asep justru menegaskan, ICW tidak bisa mencap orang yang beda pendapat soal KPK berarti tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, ICW bukan pemilik tunggal kebenaran.