Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kubu Prabowo Minta Bawaslu Beri Sanksi Tegas kepada Capres Pengumbar Data Menyesatkan Ini

Rabu, 10 Januari 2024 – 09:46 WIB
Kubu Prabowo Minta Bawaslu Beri Sanksi Tegas kepada Capres Pengumbar Data Menyesatkan Ini - JPNN.COM
Capres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Prabowo Subianto berbicara pada Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

Sementara, Anggaran tersebut adalah untuk 5 tahun di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit.

Sementara, soal kepemilikan tanah yang disebut juga salah dan jauh dari kebenaran. Selain jumlah luasnya yang salah, Saleh mengatakan tanah yang dimaksud sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu.

Andaikata kepemilikan itu masih terjadi, katanya, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar. Bahkan, kepemilikan itu menurut Jusuf Kalla, diambil oleh Prabowo Subianto agar tidak dikuasai oleh orang asing.

"Dari kedua kasus ini saja, sudah kelihatan ada niat buruk dari Anies untuk menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil 2 Sumut itu menyebut selain data yang salah, dia juga menangkap kesan ada upaya mempermalukan Prabowo. Maka tidak heran sekarang ini banyak video ibu-ibu yang menangis dan viral di medsos karena merasa iba dan kasihan kepada capres 02.

"Jangan nanti muncul fitnah lagi kalau Prabowo playing victim. Sedikit pun tidak ada niat untuk itu. Tetapi faktanya memang Prabowo menjadi korban bullying," tuturnya.

Dalam konteks ini, Saleh mendesak Bawaslu segera mengambil tindakan tegas kepada Anies. Jika tidak diproses, perbuatan seperti ini dikhawatirkan akan  berulang lagi dan itu sangat tidak baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Sebab, semua pasti merasa bahwa bullying seperti adalah perbuatan jahat. Tidak pantas dilakukan oleh siapa pun, apalagi oleh calon-calon pemimpin nasional," kata Saleh Partaonan Daulay.(fat/jpnn.com)


Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay minta Bawaslu memberi sanksi tegas kepada Capres RI pengumbar data menyesatkan ini.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News