Kunker ke Praha, ART Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Kedubes RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah mengevaluasi anggaran untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (kedubes RI) di berbagai negara.

Hal itu disampaikan Abdul Rachman di sela-sela studi referensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU DKI Jakarta, di Praha, Republik Ceko, Sabtu (20/5).

Dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com di Jakarta, senator asal Sulteng itu menerima aspirasi dari pegawai di Kedubes RI beberapa negara yang dikunjungi tentang anggaran operasional.

"Dalam rangkaian kunjungan kerja, saya mendengarkan aspirasi pegawai kedubes yang ada di luar negeri dalam hal anggaran," ujar pria yang beken disapa dengan panggilan ART itu.

Dia meminta pemerintah memberikan perhatian karena kebutuhan anggaran operasional di Kedubes berbagai negara cukup tinggi.,

"Kalau berbicara belanja pegawai mungkin mencukupi, tetapi hal-hal yang lain perlu dipertimbangkan, seperti operasional dan pengadaan untuk kantor kedubes," ujarnya.

ART mengatakan kantor kedubes adalah rumah bagi warga negara Indonesia (WNI) di negara lain.

Sebagai representasi negara di luar negeri, Kedubes RI mengurusi semua urusan WNI dan itu membutuhkan biaya.