Politikus dari fraksi PKS ini menambahkan, pengelompokan ini juga dapat membuat pemerintah menerapkan perlakuan diskriminatif terhadap perguruan tinggi tertentu. Sebab, subsidi bagi perguruan tinggi otonom akan lebih kecil dibanding perguruan tinggi dengan status otonom terbatas atau semi otonom.
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana labelisasi otonomi dalam pengelolaan perguruan