Lantaran Reruntuhan Wall Street Menimpa Main Street

Senin, 06 Oktober 2008 – 11:13 WIB

Saya juga paham dan menghargai jalan pikiran seperti yang dianut Kwik Kian Gie atau umumnya ekonom kerakyatan. Memang sangat tidak adil negara mengeluarkan uang yang begitu besar untuk menolong para konglomerat. Bukankah itu kesalahan mereka sendiri? Mengapa uang rakyat yang dipakai menolong mereka? Apalagi nilainya bukan sekadar 5 persen dari GNP seperti di AS sekarang, melainkan praktis 100 persen dari GNP Indonesia (saat itu).

Bahkan, transparansinya memang patut dipersoalkan karena di masing-masing perusahaan Indonesia yang di-bailout itu umumnya mayoritas sahamnya masih dipegang satu keluarga. Kenyataannya kemudian, dengan berbagai cara, para pemilik itu sendiri yang membeli kembali dengan harga banting-bantingan.

Tapi, kejadian di AS tersebut tetap benar-benar menjadi bukti bahwa kalau utang-utang mereka tidak diselesaikan, ekonomi tidak bisa bergerak (bahkan merosot). Akibatnya, kerugian seluruh bangsa akan jauh lebih besar dari nilai uang yang dipakai menolong mereka. Nasib orang kaya, rupanya, memang lebih mujur. Jatuh pun diselamatkan kasur dan permadani. Sangat pantas kalau rakyat umumnya sangat marah.

Dalam kasus AS, akal sehat segera mencuat. Sambil marah, tetap saja bailout USD 700 miliar harus disetujui. Akhirnya, lima hari kemudian, DPR menyetujui permintaan bailout itu. Memang masih ada 171 orang yang menolak, tapi yang setuju menjadi 263 orang.

Meski DPR sudah menyetujui jalan keluar tersebut, tidak berarti ekonomi AS segera pulih. Banyak analis memperkirakan krisis itu masih akan berlangsung selama enam atau tujuh bulan lagi. Masih harus lama mencari titik keseimbangan baru.

Apalagi kalau benar bahwa bisa saja krisis keuangan tersebut menyangkut uang sampai USD 60 triliun, sebagaimana ditulis majalah Fortune terbaru. Berarti jauh lebih besar dari perkiraan semula yang hanya menyangkut USD 5 triliun. Apalagi, pemerintah AS sedang dalam masa transisi. Pemerintah Bush sudah tidak punya waktu lagi, sementara pemerintah baru belum akan efektif sampai empat bulan lagi.

Belum lagi bailout yang USD 700 miliar itu tidak bisa cair begitu saja. DPR menambahkan banyak persyaratan. Termasuk prosesnya yang harus transparan. Bahkan, mulai dipertanyakan berapa banyak konsultan yang akan dipekerjakan dan berapa gaji mereka. Itu mengingatkan kita bahwa untuk BPPN saja, kita menggunakan ratusan konsultan asing dengan total gaji ratusan miliar rupiah.

Bisa selesai dalam enam atau tujuh bulan? Kok begitu cepat?