LaNyalla & Try Sutrisno Ingatkan soal Cakupan Pemulihan Hak PKI

"Hak apa yang akan dipulihkan? Apakah hak untuk memperjuangkan ideologi komunisme lagi? Atau hak untuk mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia? Bukankah hak anak cucu mereka sudah sama di mata hukum dan pemerintah? Bahkan sudah ada anak cucu PKI yang menjadi pejabat dan anggota DPR. Lalu apa lagi yang dipulihkan?" ujarnya.

Menurut Try Soetrisno, timbulnya berbagai polemik kebangsaan saat ini karena tidak adanya ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Saat ini kedaulatan mutlak di tangan partai politik dan presiden.

"Kewajiban kita yang masih memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem yang menjamin Pancasila bisa terlaksana, yang menjamin kedaulatan rakyat dalam ikut menentukan haluan negara dan sistem yang menjamin adanya penjelmaan rakyat di lembaga tertinggi negara," katanya.

Pak Try mendorong melakukan kaji ulang atas amendemen konstitusi yang terjadi pada 1999 hingga 2002 silam.

"Saya sependapat dengan langkah DPD RI yang mengambil inisiatif mengajak seluruh elemen bangsa untuk melahirkan konsensus nasional demi perbaikan Indonesia, dengan cara kembali kepada Pancasila," ujarnya.

Menurut Try hal itu penting. Karena semua pihak harus waspada terhadap hasil survei yang menyatakan bahwa 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bukan ideologi permanen, sehingga bisa diganti.

"Ini bukan main-main, karena para pelajar tersebut adalah generasi penerus bangsa. Pemegang tongkat estafet di masa depan. Apa jadinya Indonesia bila generasi mudanya tidak mengenal falsafah bangsanya sendiri," katanya. (*/jpnn)