Laporkan DPRD DKI ke KPK, Ahok Mengaku Bukan karena Hak Angket

jpnn.com - ‎JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan bukti soal dugaan penyimpangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2012 sampai 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, bukti yang paling banyak dilaporkan adalah anggaran tahun 2014 dan 2015.

“(APBD) 2012 sampai 2015, tapi yang paling banyak 2014 dan 2015," kata ‎Ahok -sapaan beken Basuki- di KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Mantan bupati Bangka Belitung itu mengaku membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang telah disepakati di Sidang Paripurna pada 27 Januari 2015 lalu dengan yang dibuat oleh oknum DPRD.‎ Ia mengaku menemukan ada anggaran siluman yang nilainya mencapai Rp 12 triliun.

"Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun‎. Mereka pun waktu membuat angka ini salah, mengcropnya pun salah," ujarnya.

Ahok menambahkan, pihaknya juga akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas APBD DKI 2015. "Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya," ucapnya.

Ahok lantas mencontohkan patgulipat dalam APBD DKI tahun 2014. ‎Saat itu, ia mengaku kecolongan terkait pengadaan unit uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta.

Padahal, kata Ahok, waktu itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun pernah menyisir ada anggaran Rp 4.3 triliun yang tak terlaksana. “Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp 6 miliar untuk UPS sekolah dan kepala sekolahnya semua kaget tidak pernah memesan UPS. Kita serahkan kepada KPK untuk masuk," tuturnya.

Meski demikian Ahok menegaskan laporannya ke KPK itu tidak ada kaitannya dengan hak angket yang diajukan DPRD DKI kepada dirinya. "Bukan. Enggak ada hubungan dengan hak angket," ‎tandasnya.(gil/jpnn)