Larangan PNS Rapat di Hotel Dicabut?

”Kalau semua syarat itu telah terpenuhi, mereka diperbolehkan untuk menggelar rapat di hotel,” lanjutnya.

Politikus yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menambahkan, sejak awal, kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel menimbulkan prokontra.

Sebab, pelarangan itu tidak memberikan dampak bagi efisiensi anggaran. Bahkan, di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pelarangan itu justru membuat anggaran rapat makin membengkak.

Contohnya, apabila Pemprov Jatim akan mengadakan rapat di luar hotel, mereka harus menyewa tempat kosong terlebih dahulu. Lalu, para pejabat itu juga harus menyewa tenda dan pendingin ruangan atau AC.

”Makanya, biaya yang dikeluarkan pun juga bisa membengkak dan semangat efisiensinya juga tidak berdampak,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Muhammad Soleh, menjelaskan bahwa selama pemberlakukan aturan itu, omzet para pengusaha hotel di Jatim menurun drastis.

Penurunan itu menembus angka 50 persen. ”Bahkan, saat awal Desember 2014 hingga Januari 2015, penuruannya menembus 70 persen,” bebernya.

Untuk menyiasati hal itu, mereka kemudian melakukan sejumlah langkah. Mereka melakukan PHK kepada para karyawan mereka.