Lawan Ahok, PNS Pemprov DKI Galang Perlawanan Terselubung?

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Lembaga Pemantau Jakarta (LPJ), Asep Setiawan, menduga ada motif politik di balik pergeseran pejabat setingkat lurah dan camat yang dilakukan oleh Kepala BKD Pemprov DKI, Agus Suradika, tanpa sepengetahuan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Asep menduga, upaya “penyusupan” nama pejabat yang akhirnya batal dilantk Ahok itu, merupakan bagian perlawanan dari dalam oleh para PNS terhadap kekuasaan gubernur.

”Mungkin ini akumulasi dari sikap keras dan sewenang-wenang Ahok terhadap para PNS DKI. Sehingga mereka merencanakan sebuah perlawanan terselubung,” terangnya, kemarin.

Selain karena upaya perlawanan, Asep juga menduga bahwa pejabat yang akan disusupkan tersebut adalah orang-orang dari sisa-sisa kekuatan masa lalu.

Mereka dikoordinir menjelang perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. ”Mungkin ada juga tujuan politisnya ke arah Pilkada. Segala kemungkinan bisa terjadi," terangnya.

Sedangkan Kepala BKD DKI, Agus Suradika membantah adanya penyusupan dalam pelantikan. Menurutnya, dirinya sedang mengevaluasi kesalahan tersebut. ”Tidak benar ada penyusupan. Kita sedang evaluasi,” ucapnya singkat.

Sementara itu, berdasarkan data BKD, selama satu tahun kepemimpinan Ahok, sedikitnya sudah ada 400-an pejabat yang dibongkar pasang. Terbanyak dilakukan pada September 2015 silam, yakni sebanyak 327 yang terdiri dari 15 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) ditambah satu kepala kanreg V, dan 96 pejabat administrator (eselon III). Tak hanya itu, ada juga 215 pejabat pengawas (eselon IV).

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam ketika akan melantik pejabat Pemerintah Provinsi DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/11). ‎Ahok, sapaan Basuki, terkejut karena melihat ada lurah dan camat di dalam ruangan tempat pelantikan.