Legalitas Fraksi Golkar DPR Dipermasalahkan, Bamsoet Meradang

jpnn.com - JAKARTA - Adanya pihak-pihak yang mempersoalkan legalitas Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR yang dipimpin Setya Novanto, membuat Sekretaris FPG Bambang Soesatyo, meradang. Dia menampik dan menganggap salah pernyataan yang menilai fraksinya ilegal.

"Kalau ada yang berpendapat bahwa Fraksi PG di DPR bermasalah atau ilegal itu keliru. Karena pengurus fraksi yang ada sekarang ini adalah produk Partai Golkar hasil Munas Riau, sebelum kisruh Oktober 2014. Kisruh mulai terjadi Desember 2014. Dan kepengurusan fraksi tidak terpengaruh oleh periodesasi parpol," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, Selasa (5/1).

Menurutnya, memang bisa dianggap bermasalah kalau hari-hari ini partai golkar melakukan pergantian pengurus fraksi karena bisa terjadi perdebatan soal legalitas. 

Terkait soal pergantian ketua DPR, lanjutnya, surat pengajuanya ditandatangani oleh Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo selaku ketua dan sekretaris fraksi yang masih sah dan legal berdasarkan ketentuan UUMD3 pada tanggal 17 Desember 2014. Itu hingga kini belum ada perubahan. 

Ia menyadari akan menjadi perdebatan jika yang menandatangi surat pengajuan pergantian DPR itu diajukan oleh pimpinan fraksi PG yang baru. Yang diajukan oleh DPP Partai Golkar pasca pencabutan SK Ancol dan berakhirnya periodesasi kepengurusan Riau pada akhir Desember 2014 dan kepengurusan Munas Bali belum mendapat legalisasi dari pemerintah. 

Karenanya, Bamsoet menyatakan pengajuan pengganti Setya Novanto dengan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR adalah legal dan taat azas sesuai ketentuan UUMD3. 

"Kalau ada yang mempertanyakan, bagaimana dengan usulan kubu Ancol yang mengusung Agus Gumiwang sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto, jawabannya mudah. Kubu ancol tidak punya fraksi di DPR yang legal dan diakui oleh negara. Jadi, ya lupakan saja," pungkasnya.(fat/jpnn)