Lestari Moerdijat: Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Perlu Strategi Politik yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh harus dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Saat ini draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah di Badan Keahlian DPR untuk disempurnakan, kemudian dipresentasikan untuk dimintakan tanggapan setiap fraksi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7).

Menurut Lestari, masuknya RUU PKS dalam proses politik di parlemen harus diantisipasi dengan baik oleh semua pihak yang peduli terhadap penghapusan kekerasan seksual di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, lobi-lobi di tingkat fraksi harus segera dilakukan untuk memberikan pemahaman yang utuh, terkait frasa atau pasal-pasal yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fraksi.

Jika secara teknis fraksi-fraksi sudah memahami pentingnya kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual di tanah air, ujar Rerie, secara politik juga harus dipastikan mayoritas fraksi di parlemen mendukung undang-undang tersebut.

Tentu, jelasnya, upaya ini akan menghadapi banyak tantangan mengingat saat ini kita sedang berupaya keras mengendalikan panyebaran Covid-19 di tanah air.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap, RUU PKS bisa tuntas dibahas tahun ini menjadi undang-undang.

Mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 ini, tegas Rerie, makin memprihatinkan.