Lima Pekerjaan Rumah buat Tito

jpnn.com - JAKARTA - Komisaris Jenderal Tito Karnavian akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kepolisian menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, Rabu (13/7) pukul 14.00 di Istana Negara.

Tito memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang sudah menantinya. Baik program dan kegiataan yang belum selesai saat Haiti menjabat, maupun PR lainnya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan, PR dan tantangan itu meliputi penataan internal, pemberantasan terorisme, penindakan kelompok aksi intoleran dan antipancasila. Kemudian, implementasi 'pemolisian' masyarakat serta hubungan polisi dan publik, hingga pengawasan kinerja efektif kepolisian.

Muradi mengatakan, sebagai Kapolri baru Tito harus mampu menata kelola internal dalam ruang gerak yang sama.
Menurutnya, hal itu untuk memastikan terselenggaranya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dan keamanan dalam negeri (Kamdagri) serta pelayanan publik bidang kepolisian yang prima.

Hal ini berkaitan dengan tata kelola pendidikan dan pelatihan, penyebaran SDM yang efektif.  Termasuk di dalamnya kenaikan pangkat dan promosi yang tidak hanya memerhatikan kedekatan dengan pimpinan dan tour of duty. "Tapi juga rekam jejak yang baik," kata Muradi, Rabu (13/7).

Pemberantasan terorisme harus tetap menjadi perhatian Kapolri baru. Selain karena jaringan Santoso belum sepenuhnya tertangkap, Kapolri juga dihadapkan menguatnya jejaring dalam bentuk dan karakteristik baru. Misalnya kelompok Katibah Nusantara (KN) yang  jejaringnya lebih massif dari jaringan Santoso.

"Akan baik jika setelah Santoso tertangkap atau terbunuh, maka bidikan berikutnya adalah menghajar kelompok KN yang juga telah berbaiat ke ISIS," katanya.

Penertiban kelompok intoleran dan anti Pancasila juga menjadi tantangan dan pekerjaan rumah Kapolri baru. Sejauh ini surat edaran Kapolri terkait ujaran kebencian, dianggap belum cukup efektif menggerakan pimpinan Polri di level kabupaten, kota, provinsi menindak perilaku kelompok intoleran dan anti Pancasila tersebut.