Logistik Pilgub Jatim Bermasalah

Komisioner KPU Surabaya Eko Walujo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Jatim mengenai masalah itu. Masalahnya, jumlah alat pencoblos dan bantalan yang dibutuhkan tak sedikit, yakni mencapai 10 ribu unit.

Ini dihitung dari jumlah TPS di Surabaya yang diperkirakan mencapai 4.992 buah. Bila dalam satu TPS ada dua bilik suara, tinggal dikalikan saja kebutuhan logistiknya. "Bayangkan saja. Kalau dikirim ke sini, banyaknya barang ini bisa satu kantor itu penuh," ungkap Eko kemarin.

Bila hal tersebut terjadi di kota lain, tentu tak perlu pusing. Sebab, jumlah TPS-nya sedikit. Beda halnya bila masalah itu terjadi di Surabaya. Dia khawatir bila KPU Jatim tak segera memecahkan persoalan tersebut, pilgub di Surabaya bisa memasuki situasi kritis.

Eko menjelaskan, pihaknya sebenarnya bisa saja menggunakan alat pencoblos dan bantalan yang dipakai saat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2010. Namun, dia tak berani menjamin logistik tersebut masih utuh. Karena tersimpan di gudang tiga tahun belakangan, bisa jadi banyak barang itu yang rusak.

Seorang pegawai KPU Surabaya mengatakan, persoalan pelik lainnya, bantalan tersebut jelas-jelas bertulisan Pilwali Surabaya 2010. Dikhawatirkan, hal itu menimbulkan kebingungan pemilih.

Pertimbangan lain, acuan hukum menggunakan logistik pilwali dalam pilgub tersebut belum dibikin KPU Jatim. Bila solusi itu yang dipilih, Eko khawatir muncul masalah lain. Pencoblosan bisa saja rentan memicu masalah. Pihak-pihak yang tak menerima hasil pencoblosan bisa saja menggugat dan menyatakan bahwa alat pencoblos tak standar dan tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Eko menuturkan, seharusnya persoalan semacam itu tak muncul tiga hari menjelang pilkada seperti ini. "Kalau hal semacam ini sebulan sebelum pilgub tentu tak membikin puyeng," cetusnya.

Apalagi, imbuh Eko, pengadaan alat pencoblos dan bantalannya tersebut bukan perkara mudah. Alat coblos itu berupa paku yang disambungkan dengan pegangan kayu. Sedangkan bantalan berupa spons yang dibungkus kain putih dan dijahit. Beda halnya dengan surat suara yang tinggal mencetak. Sumber lain mengungkapkan bahwa persoalan logistik tersebut muncul lantaran rekanan alat pencoblos dan bantalan itu kabur entah ke mana.