LoI REDD+ Diakhiri, Pimpinan DPD RI: Siapkan RUU Perubahan Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengajak pemerintah untuk berembuk bersama menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim setelah mengetahui kerja sama pengendalian karbon dengan kerjaan Norwegia diakhiri sepihak oleh pemerintah Indonesia.

“Kami menghargai keputusan pemerintah melalui kementerian luar negeri yang memutuskan untuk mengakhiri kerja sama intensif yang sudah dibangun selama lebih dari sepuluh tahun itu. Pemerintah pasti memiliki pertimbangan diplomatik tersendiri yang tidak kalah pentingnya dengan ancaman perubahan iklim global,” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam keterangan pers pada Selasa (14/9).

Sebagai negara berdaulat, kata Sultan, Indonesia berhak melakukan kerjasama dan sekaligus memutuskan untuk mengakhiri kerja sama bilateral dengan negara atau pihak asing manapun jika sudah tidak mengakomodir kepentingan nasional.

Namun, jangan sampai setelah keputusan ini, pemerintah terkesan tidak memilki political will dalam agenda pengendalian terhadap ancaman pemanasan global atau perubahan iklim dunia.

“Meskipun pemerintah mengeklaim telah meratifikasi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Paris Agreement,” terang mantan wakil Gubernur Bengkulu yang juga aktif dalam bidang lingkungan hidup ini.

What next? Tanya Sultan. Itu yang jauh lebih penting. Indonesia butuh Undang-Undang perubahan iklim agar dapat memimpin upaya global dalam menangani risiko serta bahaya dampak dari pemanasan global. Sebagai negara pemfilter karbon, agenda mitigasi perubahan iklim melalui pengendalian terhadap laju deforestrasi dan degradasi hutan harus terus berlanjut.

"Saat ini saya melalui intitusi DPD RI akan mendorong kesiapan untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar nanti dapat terbentuknya RUU Perubahan Iklim, kami akan mengajak semua pihak termasuk pemerintah untuk berkolaborasi mempersiapkan agenda strategis ini. Kita semua memiliki tanggung moral untuk mewariskan NKRI yang asri dan subur kepada generasi bangsa selanjutnya,” ungkapnya.

Sultan mengajak untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indoensia tidak memiliki motif transaksional dalam membangun kesepakatan dan agenda menghentikan ancaman perubahan iklim.