LPDB KUMKM Bantah Tunda Implementasi Digitalisasi Tata Kelola Dana Bergulir

Angka itu juga menunjukkan bahwa hampir seluruh pencapaian KPI (jumlah penerima, NPL, komite, penyaluran dana, kepatuhan terhadap temuan dan modernisasi) capaiannya di atas 100%, sehingga tidak mungkin program apapun yang ditunda atau bahkan tidak dijalankan.

“Sejak 2016, hasil audit juga menunjukkan status opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga sangat tidak mungkin Menteri Koperasi dan UKM memberhentikan program tertentu,” katanya.

Pengawasan baik secara internal dan eksternal juga terus dilakukan, koordinasi dengan stakeholder perencanaan lain termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bapenas pun terus berjalan sehingga tidak mungkin suatu program terhenti atau tertunda tanpa diketahui stakeholder lain. Penundaan atau penghentian implementasi digital pasti akan mengundang perhatian banyak kalangan dan hal itu tidak mudah untuk dilakukan.

Pihaknya juga membantah bahwa Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki SDM yang memiliki kapabilitas untuk membangun big data Koperasi dan UMKM. “Big data Koperasi dan UMKM sudah dimiliki oleh bagian data Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Braman.

Selain itu dari sisi kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, Kementerian Koperasi dan UKM telah cukup memiliki SDM dengan kompetensi yang sangat memadai untuk melakukan pengumpulan data Koperasi dan UMKM. Kolaborasi juga terus dilakukan dengan lembaga profesional baik oleh swasta maupun lembaga pemerintah lainnya.

Braman juga menegaskan bahwa lembaganya termasuk Kementerian Koperasi dan UKM yang mewadahinya justru sangat mendorong digitalisasi untuk transparansi tata kelola.

Program kerja 100 hari Menteri Koperasi dan Teten Masduki salah satunya adalah pengelolaan belanja LPDB-KUMKM yang mengunakan Cash Management System (CMS) dan Sistem Perjalanan Dinas Secara On Line (SPD Online) untuk digitalisasi pembayaran belanja di LPDB-KUMKM serta  Sistem Laporan Kinerja berbasis Digital (SILAKIN).

“Ini dorongan Bapak Menteri untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan tata kelola manajemen pegelolaan keuangan negara,” katanya.