Luhut Kendalikan Proyek Tol Trans Sumatera

jpnn.com - JAKARTA - Proyek besar pembangunan tol trans Sumatera yang membutuhkan dana Rp 58 triliun akan dikendalikan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Jika muncul hambatan-hambatan terhadap megaproyek yang mulai digarap April mendatang ini, maka pria berpangkat jenderal (purn) itu yang akan turun tangan untuk mencarikan solusinya.

Hal tersebut tersirat dari penjelasan Seskab Andi Widjajanto saat memberikan penjelasan mengenai peran yang diberikan kepada Luhut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, yang masih juga menjadi polemik.

Lewat situs resmi setkab, Andi menjelaskan, tugas pengendali program-program prioritas yang dibebankan kepada Kantor Staf Presiden tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi menteri. Tetapi melaksanakan program-program prioritas.

Lantas, Andi menyebut contoh pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang termasuk program prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dijelaskan, proyek itu secara khusus dibahas dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (5/3) pagi.

Pada ratas itu, Presiden memberi arahan agar tol trans Sumatera itu dimulai bulan April, lalu diharapkan ada beberapa ruas yang selesai 2017, ada juga yang selesai 2018.

"Nah untuk itu ada perhitungan dari Menteri PU dan perhitungan dari PT Hutama Karya berapa miliar yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Kalau program itu baik-baik saja, Kepala Staf relatif anteng, tidak melakukan pengawasan yang signifikan. Tetapi kalau ada hambatan terutama kalau hambatannya itu lintas menko atau hambatannya koordinasi antara pusat dan daerah maka Kepala Staf (Luhut Panjaitan, red) mengkoordinasikan dengan Presiden untuk mencari solusi membuka hambatan-hambatan itu,” beber Andi.

Jadi, kata Andi menegaskan, yang diberikan oleh Kepala Staf adalah usulan-usulan solusi untuk mengatasi hambatan-habatan.