'Mafia Berkeley' Halangi Kemandirian Ekonomi

Selasa, 27 Oktober 2009 – 21:33 WIB

"Fakta ini menunjukan potret ketidakadilan dalam kebijakan anggaran yang pro kreditor selama ini. Lebih dari 65,0 persen dari total pembayaran bunga utang diperuntukkan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri yang seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Sementara itu, sisanya sebesar 35 persen merupakan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri, yang terdiri dari bunga SBN internasional dan bunga pinjaman luar negeri," ungkapnya.

Menurut Dani, meningkatnya beban pembayaran utang menyebabkan berkurangnya anggaran sosial bagi rakyat. Belanja subsidi BBM dan listrik secara konsisten mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Begitupun alokasi untuk meningkatkan kwalitas kehidupan rakyat dan pemberantasan kemiskinan tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Hal tersebut menyebabkan semakin memburuknya kwalitas pembangunan manusia sebagaimana terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga (UNDP, 2009). "Indonesia menempati posisi 111 dari 182 negara, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura (23), Malaysia (66) dan Thailand (87)."

Selain mengkritisi utang yang menyengsarakan rakyat, Dani juga mendesak pemerintahan baru menghentikan berlangsungnya agenda liberalisasi di hampir semua sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti di sektor ketenagalistrikan, migas, air, tanah, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Tahun 2010 diperkirakan pemerintah kembali menaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik, setelah dimulai sebelumnya dengan kenaikan harga gas dan tarif Tol pada tahun 2009. Jika hal ini dilakukan, dapat dipastikan beban rakyat akan semakin besar terutama di wilayah-wilayah terkena bencana alam.

Karena itu, pemerintahan SBY harus memulai langkah maju dalam negosiasi penghapusan utang. "Mekanisme audit utang harus diperluas untuk mendapatkan argumentasi yang kuat guna menghentikan pembayaran utang najis dan tidak sah selama ini."