Mafia Merajalela, Koalisi Warga Kalsel Mengadu kepada PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Kalsel menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menyampaikan aduan atas perbuatan mafia di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berbagai elemen bergabung dalam koalisi ini, antara lain Tim Advokasi JURKANI, Walhi Kalsel, Sawit Watch, INTEGRITY Law Firm, Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik, aktivis antikorupsi, aktivis HAM, dan paling utama, masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan itu, koalisi diterima oleh Ketua Ketua Bidang Polhukam PBNU H. Amin Said Husni dan Savic Ali.

Keduanya didampingi Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Abdul Hakam Aqsho dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU Tri Chandra Aprianto.

Koalisi ini mengutarakan perkara lintas sektoral mulai dari 1) konflik agraria di Kalsel, 2) korban (jiwa) dalam ilegal mining, 3) mandeknya laporan dugaan korupsi di kawasan hutan PT Inhutani II, 4) penyerobotan lahan warga oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM), hingga 5) kasus suap pajak PT Jhonlin Baratama (PT JB).

Denny Indrayana, menuturkan bahwa banyaknya jenis kasus di Kalsel tidak jarang diiringi dengan kekerasan dan kriminalisasi. Hal ini menunjukkan ketidakberesan pengelolaan SDA yang berujung pada masalah sosial, keadilan, dan lingkungan.

“Bila menarik benang merah dari seluruh perkara yang disampaikan, patut diduga Jhonlin Group serta anak-anak perusahannya selalu terlibat. Tidak terhitung jumlah informasi yang saya terima dari warga terkait perbuatan kriminal korporasi milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam ini,” ujar dia.

Menurut keterangan warga Desa Mekarpura Kotabaru, PT MSAM menawar harga yang sangat rendah atas 1 (satu) pohon sawit dengan nilai Rp 35.000,- untuk biaya pembibitan.