Mahathir Kecam Ceramah Rasis Zakir Naik

“Saya tidak tahu siapa yang memberikannya status permanent resident. Tetapi sebagai seorang permanent resident, jika dia benar merugikan bangsa dan negara ini, penting bagi kami untuk mencabut izin tinggal tetap nya. Dalam kasus ini, tentu saja kita perlu mengambil langkah-langkah guna mencegahnya membuat ceramah provokatif yang cenderung mem bedabedakan ras. Sekarang Polisi sedang menyelidikinya. Pemerintah ini menghormati hukum,” tandasnya.

Zakir tengah diselidiki Kepolisian Diraja Malaysia atas dugaan melanggar Pasal 504 UU Pidana, yang mengatur soal tindak penghinaan secara sengaja dengan niat untuk memprovokasi demi merusak perdamaian. Penyelidikan dilakukan setelah Polisi menerima 115 laporan.

Penyelidikan terhadap Zakir difokuskan pada dua pernyataan yang disampaikan ulama kelahiran Mumbai itu dalam sebuah dialog keagamaan di Kelantan, Malaysia, 8 Agustus lalu. Pernyataan pertama didasarkan pada sebuah tayangan video yang disebarkan via WhatsApp, yang menunjukkan Zakir menyebut warga Hindu di Malaysia tidak mendukung PM Mahathir, tapi mendukung PM India, Narendra Modi.

Kedua, didasarkan pada artikel portal berita Malaysia yang melaporkan Zakir meminta warga etnis Tionghoa di Malaysia untuk meninggalkan negara tersebut.

Pelanggaran terhadap Pasal 504 UU Pidana memiliki ancaman hukuman maksimum dua tahun penjara, atau hukuman denda, atau keduanya. Rakyat Malaysia juga marah dengan ucapan Zakir. Empat menteri di kabinet Mahathir meminta Zakir di deportasi dan meminta membatalkan izin tinggal permanennya.

“Kami telah menyatakan posisi kami. Tindakan harus diambil dan bahwa Zakir Naik seharusnya tidak lagi diizinkan tetap berada di Malaysia. Perdana Menteri telah memerhatikan kekhawatiran kami. Kami menyerahkan kepadanya untuk mempertimbangkan posisi dan memutuskan, secepat mungkin apa yang akan dilakukan untuk menangani masalah itu,” kata Menteri Komunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo. (FAQ/RMCO)