Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Airlangga Sebut Potensi Diikuti Menteri Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman menilai langkah Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam RI sebagai bentuk kesadaran etika, yang tidak bisa menerima corak pemerintahan saat ini.

Airlangga mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi sehingga Gibran Rakabuming Raka melenggang maju sebagai cawapres.

Airlangga melihat putusan MK tersebut mengandung unsur intervensi kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan pemerintahan saat ini yang sudah tidak berpegang pada etika republik, yakni prinsip pembatasan kekuasaan.

“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof Mahfud yang merupakan professor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi, hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” kata Aorlangga saat dihubungi, Kamis (1/2).

Airlangga juga mengungkapkan Mahfud MD ingin menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

“Bahwa tidaklah etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan kandidat melalui indikasi penggunaan bansos maupun aparat negara, karena akan berefek Pemilu yang illegitimate dan tidak mendapatkan kepercayaan publik, serta berpotensi menghancurkan demokrasi,” ungkap Airlangga.

Selain itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengungkapkan Mahfud MD memberi contoh apa yang dilakukannya, seharusnya ditiru oleh para elite lainnya.

“Berkompetisi secara fair dan tidak menggantungkan diri pada fasilitas negara,” tegasnya.