Maria Ressa

Peredaran narkoba di Filipina menjadi problem nasional yang sangat sulit diselesaikan. Jaringan mafia Filipina, yang berhubungan dengan jaringan perdagangan narkoba internasional, telah menjadi kartel yang sangat kuat di Filipina. Problem narkoba menjadi problem akut yang sulit diselesaikan.

Ketika Duterte menjadi presiden pada 2016, program utama yang langsung direalisasikan adalah perang melawan narkoba. Duterte dikenal sebagai politisi yang keras dan tangguh. Ia menjadi wali kota di Davao selama 22 tahun dan sangat populer di kalangan rakyat kecil.

Ketika berkampanye menjadi presiden, Duterte menegaskan akan memberantas perdagangan narkoba dengan cara apa pun.

Rakyat Filipina yang sudah sangat gerah oleh perdagangan narkoba mendukung Duterte untuk mewujudkan program itu. Setelah menjadi presiden, Duterte melakukan perang terbuka terhadap para gembong narkoba, dan tidak segan-segan menghabisi nyawa para anggota geng narkoba.

Cara koboi ala Duterte ini efektif untuk menekan peredaran narkoba di Filipina. Cara-cara kekerasan jalanan yang dilakukan Duterte membuat bandar-bandar narkoba ketakutan. Banyak gembong narkoba yang terbunuh dengan tembakan di badan dan kepala, dan mayatnya ditemukan di pinggir jalan.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan petrus alias penembakan misterius yang diterapkan Presiden Soeharto pada akhir 1980-an. Ketika itu angka kriminalitas di Indonesia sangat tinggi, dan para penjahat jalanan maupun penjahat yang terorganisasi beroperasi dengan leluasa.

Kemudian muncul operasi pemberantasan preman dan penjahat yang dilakukan oleh penembak-penembak misterius. Ratusan penjahat menjadi korban. Mayat dengan luka tembak di badan atau kepala ditemukan tergeletak di pinggir jalan atau dibungkus dalam karung di pinggir jalan.

Operasi petrus efektif menekan kriminalitas, tetapi potensial melanggar hak asasi manusia (HAM). Sama dengan operasi perang narkoba yang dilakukan Duterte.