Marty Tampik Indonesia dan Tiongkok Rebutan Pulau Natuna

jpnn.com - JAKARTA -- Sepekan terakhir beredar kabar bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka.

Namun masalah ini ditampik oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Ia menyatakan justru saat ini Indonesia dan Tiongkok tengah bekerjasama untuk mengembangkan Pulau Natuna.

"Antara Indonesia dan Tiongkok tidak ada sengketa wilayah, tidak ada. Bahkan saat ini melalui maritime forum, kerja sama kelautan antara Indonesia dan Tiongkok dibahas tentang kerjasama penanaman modal Tiongkok di Pulau Natuna untuk proses pengalengan ikan. Jadi, tidak betul ada sengketa Tiongkok dengan Indonesia mengenai Pulau Natuna," ujar Marty di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (19/3).

Marty mengatakan pemerintah Indonesia memang pernah menyampaikan keberatan atas peta Natuna yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok terkait pencantuman nine dash line atau sembilan titik yang ditetapkan Tiongkok. Namun, keberatan itu sudah langsung disampaikan pemerintah Indonesia pada organisasi PBB.

"Ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah persengketaan wilayah Indonesia dan Tiongkok. Kita permasalahkannya secara resmi tahun 2010, kita ajukan di PBB. Minta agar pihak Tiongkok memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan. Bahkan ketika mereka menampilkannya di paspor mereka, kita sampaikan bahwa kita tidak menerima adanya di paspor ini sebagai wujud pengakuan, tidak mengakui nine dash line," papar Marty.

Atas keberatan pemerintah Indonesia terhadap pencatuman nine dash line tersebut, Marty mengatakan pemerintah Tiongkok belum memberikan jawaban.

"Tidak memberikan jawab apa-apa. Karena kita sampaikan lewat PBB secara resmi, bahwa untuk secara hukum, kita sampaikan sikap kita bahwa kita tidak menerima nine dash line. Kalau harus memperjuangkan mepertahankan wilayah NKRIini termasuk Natuna tentu akan kita lakukan. Setiap jengkal," tegas Marty.

Sebelumnya, adanya klaim ini diungkapkan Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini. Ia menyebut