Marzuki: Ini Politik, Bukan Hukum

Rabu, 03 Maret 2010 – 16:58 WIB

JAKARTA—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie kepada wartawan, Rabu (3/3) menegaskan bahwa apapun hasil keputusan final sidang paripurna DPR RI pada masa sidang kedua, tidak ada kaitannya dengan ranah hukum. Dia mengatakan, proses di DPR adalah proses politik, yang harus dibedakan dengan proses hukum. Meski proses politik menyatakan seseorang bersalah, belum tentu proses hukum juga menyatakan orang itu bersalah.

‘’Kerja Pansus murni soal politik dan bukan soal hukum. Kita tidak ada kaitannya dengan hukum. Disini (DPR RI,red) mencari kejelasan dan bukan menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu adanya di tataran hukum. Sementara ini adalah murni masalah politik. Sedangkan proses hukum-lah yang nantinya bisa membuktikan soal benar dan salah,’’ beber Marzuki yang ditemui sesaat sebelum kembali memimpin sidang paripurna.

Politisi partai Demokrat tersebut mengatakan, perbedaan yang muncul dari masing-masing Fraksi, sudah biasa terjadi dalam dinamika politik suatu negara demokrasi. Namun demikian, substansi Paripurna tetap fokus mencapai satu kata kesepakatan pendapat. ‘’Berbeda itu sudah biasa, namun paling tidak hasil Paripurna ini mengerucutkan pendapat. Kita harus bisa mengerucutkan pada satu solusi, jangan sampai ada yang merasa tidak diakomodir,’’ kata Marzuki.

Meski pandangan beberapa Fraksi ada yang menyatakan ada sejumlah pihak yang salah, kata Marzuki, bukan berarti kasus bailout Century langsung dicari-cari siapa yang paling bersalah dan serta merta melakukan proses hukum.