Masa Moratorium Pemekaran Diulur

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan kebijakan pemerintah terbaru ini. Secara runut dibeberkan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah otonom baru. Sebagian memang sudah selesai dievaluasi. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi acuan penyusunan grand design penataan daerah.

Nah, rumusan penataan daerah itu nantinya akan diadopsi sebagai materi revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Sudah pasti, persyaratan pemekaran juga akan dikaitkan dengan penataan dimaksud.  "Nantinya, itu dituangkan ke revisi UU 32. Di situ nanti diatur persyaratan-persyaratan pemekaran," ujar Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3).

Jadi, pembahasan pemekaran nunggu revisi UU 32 selesai? "Ya, kran dibuka lagi setelah ada UU nomor 32 hasil revisi," jawabnya.