Masalah Tunjangan Guru Madrasah Indramayuti Jadi Perhatian Anggota DPR RI

jpnn.com - INDRAMAYU – Persoalan Biaya Operasional Pendidikan Diniyah (BOPD) atau yang dulu dikenal dengan tunjangan daerah bagi guru madrasah, harus dicarikan solusinya.

Pasalnya itu merupakan hak para guru madrasah, sementara sejak awal 2016 sampai sekarang Pemkab Indramayu tidak bisa mencairkan dengan alasan terbentur aturan. Bahkan dalam RAPBD 2017 juga dikabarkan belum masuk.

Anggota Komisi X DPR RI, yang juga membidangi masalah pendidikan, H Dedi Wahidi SPd mengatakan, BOPD merupakan konsekuensi dari adanya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

Jadi Pemerintah Kabupaten Indramayu harus bisa memberikan solusi, agar para guru madrasah kembali mendapatkan haknya.

“Saya kira harus ada politik anggaran. Jangan hanya mengatakan kalau hal tersebut tidak diperbolehkan, sementara tidak ada solusi apa-apa,” tandasnya, Kamis (10/11).

Wahidi justru mengaku heran, karena di Provinsi Jawa Timur masih ada anggaran untuk madrasah melalui APBD Provinsi. Bahkan di APBD Provinsi Jawa Barat  juga ada anggaran untuk kobong (Pondok Pesantren). Sementara di Indramayu justru honor bagi guru madrasah malah belum dianggarkan.

“Harus segera ada jalan keluar, dengan studi banding ke daerah-daerah yang masih memiliki pos anggaran untuk madrasah,” tandas Ketua DPW PKB Jawa Barat ini. 

Lebih lanjut  Wahidi mengatakan, sebagai konsekuensi adanya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, bahkan bukan hanya honor bagi guru madrasah saja yang dianggarkan dalam APBD. Namun semestinya juga ada anggaran untuk pembangunan fisik, karena banyak madrasah yang kondisinya memprihatinkan.