Masalah Tunjangan Guru Madrasah Indramayuti Jadi Perhatian Anggota DPR RI

Sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Indramayu juga menodorong Pemkab Indramayu agar mencari solusi terkait BOPD yang tak kunjung cair. Ketua Fraksi PKB, Ahmad Mujani Nur SHI mengatakan, keberadaan lembaga pendidikan diniyah takmiliyah sudah diproteksi dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar DTA dan SK BUpati yang dikeluarkan pada setiap tahunnya.

Jadi pemkab juga harus mencari jalan keluar agar BOPD tetap bisa diberikan kepada guru madrasah. (oet/dil/jpnn)