Masih Yakin Pilkada di Masa Pandemi Bisa Gerakan Ekonomi?

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menepis anggapan tentang Pilkada Serentak 2020 bisa meningkatkan perekonomian rakyat pada masa pandemi Covid-19. Sebab, pendapat itu beklum terbukti.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor, justru pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 berpotensi memunculkan krisis ekonomi berkepanjangan.

"Argumen bahwa Pilkada 2020 akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional masih belum dapat dipastikan," ujar Firman Noor saat menyampaikan pendapat lembaganya terkait Pilkada 2020 secara daring, Kamis (1/10).

"Pelaksanan Pilkada 2020 dengan potensi jatuhnya korban berpotensi memperpanjang situasi krisis yang berdampak pada kehidupan ekonomi," sambungnya.

Firman lantas membeber argumennya. Menurutnya, anggaran untuk Pilkada 2020 hanya sebesar Rp 20,6 triliun.

Angka itu hanya setara dengan 3,3 persen dari dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp 667 triliun yang dibiayai APBN.

"Tentu merupakan jumlah yang tidak seberapa dibanding dampak yang diharapkan dari stimulus dana APBN secara keseluruhan," ujar dia.

Terkait Pilkada 2020, LIPI merekomendasikan penundaan. Alasannya ialah angka kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.