Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Masuk Politik, Pengamat: Sebaiknya Keluarga Tunggu Presiden Purna Tugas

Minggu, 01 Maret 2020 – 05:00 WIB
Masuk Politik, Pengamat: Sebaiknya Keluarga Tunggu Presiden Purna Tugas - JPNN.COM
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming bersama Puan Maharani di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/2). Foto: Fathan Sinaga/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan agar keluarga atau kerabat di lingkaran Presiden Joko Widodo sebaiknya menunggu presiden purna tugas jika berniat terjun dan berkontestasi politik.

"Daripada menjadi 'beban politik' bagi presiden, Presiden Jokowi perlu menyampaikan nasihat kepada orang-orang di lingkaran keluarganya untuk menunda niat baik mereka masuk dalam perjuangan politik," kata Khoirul Umam di Jakarta, Sabtu(29/2).

Selain karena beban politik, hal itu menurut dia, juga untuk menghindari terjadinya serangan balik backlash bagi proses pematangan demokrasi di Tanah Air.

"Kecuali jika presiden menutup mata dan telinga dengan mengatakan 'saya merasa tidak terbebani'," ujarnya.

Khoirul Umam mengatakan memang tidak ada aturan legal yang dilanggar dengan majunya anak Presiden Joko Widodo, menantu dan besan presiden.

"Tetapi hal itu berpotensi memunculkan banyak kemudhorotan dalam ruang demokrasi," ucap dia.

Alasannya, lanjut dia, karena majunya anak, menantu dan besan Presiden itu berpotensi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dalam dunia politik.

"Kedua, menjadi preseden yang tidak sehat bagi proses kaderisasi partai politik yang diharapkan bisa menyehatkan demokrasi. Partai-partai politik barangkali akan bersikap pragmatis dengan tetap menampung mereka," tuturnya.

Majunya anak, menantu dan besan Presiden itu berpotensi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dalam dunia politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Gibran  PDIP