Masyarakat Indonesia di Queensland Tolak Calon Kapolri Bermasalah Hukum

Saat ini, salah satu Komisioner KPK Bambang Widjajanto memang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Sedangkan, seluruh Komisioner KPK lainnya secara berturut-turut juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk kasus yang berbeda-beda. Menanggapi situasi ini, banyak masyarakat yang berharap kepada Presiden Jokowi agar mengambil langkah strategis guna menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang tegas dan tepat terkait polemik  KPK dan Polri. Jangan sampai ada penundaan lagi yang bisa semakin memperkeruh situasi seperti sekarang ini”, ungkap Fiona Suwana, mahasiswi bidang Media and Communication di Queensland University of Technology (QUT) yang menjadi salah satu peserta diskusi terbuka.

Hal yang diungkapkan oleh Fiona tersebut senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi, Queensland, Australia, terhadap lebih dari 175 mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia. Sebanyak 82% responden mengatakan Presiden harus segera turun tangan secara langsung guna menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa 83% responden meyakini adanya upaya pelemahan secara sistematis terhadap KPK oleh oknum-oknum tertentu dan 72% responden mengatakan Presiden seharusnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan segera mencari calon penggantinya.

“Karena pencalonan BG sebagai Kapolri adalah akar dari konflik KPK dan Polri, Presiden seyogianya segera membatalkan pencalonannya dan mengganti dengan nama calon Kapolri lain yang bersih dan berintegritas. Presiden harus memastikan agenda pemberantasan korupsi dapat terus berjalan dengan baik,”  jelas Faisal Rizal, Ketua PPI Australia di University of Queensland (UQISA).