Mau Pindahkan Ibu Kota? Dasar Hukumnya Apa?
Kamis, 13 April 2017 – 20:09 WIB
“Sampaikan revisi UU-nya ke DPR, kita bahas bersama,” ungkap Nizar.
Setelah RUU ditetapkan, baru dilakukan kajian-kajian strategis.
Misalnya, asal anggaran, lokasi, dan keputusan lainnya.
“Ambil yang paling menguntungkan bagi masyarakat Indonesia,” tegas politikus Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)