Mbak Puan Ingatkan Pemerintah Jujur dan Transparan Menangani Covid-19, Jangan Ada yang Disembunyikan

"Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini," ujarnya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyatakan data yang jujur merupakan fondasi bagi rakyat untuk mau bersabar lagi dalam mengikuti berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah.

Puan menegaskan, sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, maka kredibilitas dan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," kata wakil rakyat dari Dapil V Jateng itu.

Baca Juga: Ada Kabar Baik dari Ridwan Kamil soal Covid-19 di Jabar

Dia juga merespons pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal rencana pemerintah mengubah zonasi Covid-19, yakni tidak lagi menggunakan dasar jumlah kasus aktif di suatu wilayah tetapi berdasarkan proporsi hasil tes positif Covid-19 dari jumlah spesimen yang diperiksa (positivity rate).

Budi mengakui, perubahan ini dilakukan karena selama ini sistem pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 dinilai masih lemah. Salah satu temuan, kata Budi, ada dugaan pemerintah daerah menurunkan data kasus aktif Covid-19 dengan cara mengurangi pengetesan di lapangan.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," tegas Puan.