Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Membaca Gagasan Capres-Cawapres Mengatasi Persoalan Penegakan Hukum

Kamis, 07 Desember 2023 – 15:41 WIB
Membaca Gagasan Capres-Cawapres Mengatasi Persoalan Penegakan Hukum - JPNN.COM
Isu hukum mengenai penegakan hukum ini dibedah dalam webinar bertajuk 'Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM' yang diselenggarakan oleh Apahabar Community, di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Rabu (6/12). Foto: dok pribadi for jpnn

Masih dalam webinar Apahabar Community, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengungkapkan masalah penegakan hukum bagi masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin penegakan hukum yang adil.

"Yang ditunggu publik sekarang itu bagaimaan hukum itu berlaku adil. Jadi asas hukum atau elemen hukum itu menyentuh masyarakat dari tingkat bawah. Kita tahu dalam penindakan hukum masih ada yang namanya pandang bulu. Jadi menurut hemat saya, ada beberapa kasus akan direspons kalau sudah ramai di media sosial. Jadi viral dulu," ujarnya.

Komitmen penegakan hukum seperti ini yang dipelototi masyarakat.

Mereka ingin mendapatkan respons yang baik dan cepat, ketika ada persoalan hukum yang mereka alami di tengah lingkungan kehidupannya.

"Yang kita mau itu, penegakan hukum berlaku adil tanpa harus viral dulu. Penegak hukum harus merespons secara cepat dan adil laporan masyarakat. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang sangat ditunggu masyarakat," ungkapnya.

Menanggapi ketiga juru bicara capres-cawapres itu, Pakar dan Praktisi Hukum Pidana dan Hary Firmansyah mengatakan ketiganya punya visi untuk melakukan reformasi hukum.

Namun hal itu nantinya bukan menjadi janji kosong hanya karena kepentingan elektoral.

"Yang saya lihat dari statement ketiganya adalah adanya keinginan untuk reformasi hukum. Tapi yang penting dalam konteks tata negara saat ini adalah, menghindari politisasi terhadap aparat penegakan hukum itu sendiri. Jadi siapapun yang berkuasa harus konsisten dengan janjinya untuk tidak mempolitisasi penegak hukum. Jadi itu yang penting dan harus dicatat," pungkasnya.

Tak sedikit kasus hukum berakhir dengan pertanyaan besar atau tidak memenuhi rasa keadilan publik sehingga milenial menjadi antipati terhadap penegakan hukum

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News