JPNN.com 
Menagih Janji Jokowi Soal Visi Poros Maritim Dunia
Oleh: drh. Slamet
jpnn.com - Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2 dengan rincian 3,1 juta km2 merupakan laut teritorial dan 2,7 juta km2 merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dan yang telah diberi nama (toponimi) dan telah diverifikasi oleh PBB sebanyak 16.056 pulau. Posisi geoekonomi dan geopolitik wilayah laut Indonesia sangat strategis. Sebanyak 45 persen dari seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai US$ 1.500 triliun per tahun diangkut melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).
Tanggal 23 September, Presiden Soekarno sejak tahun 1964 menetapkan sebagai Hari Maritim Nasional. Penulis masih mengingat sebuah quote menarik dari founding father bangsa Indonesia pada National Maritime Convention I tahun 1963 yaitu National Building To build Indonesia becomes A great nation, a powerful nation, a wealthy nation and a tranquil nation. Nation can be powerful, only if it controls the ocean: “To control the ocean, we must control sufficient fleet”. Yang secara sederhana diartikan untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan negara yang kaya adalah dengan mengendalikan laut.
Asa terkait dengan kejayaan maritim tersebut perlahan mulai tumbuh ketika pada tahun 2014 yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang digadang-gadang merupakan bentuk tantangan terhadap Maritime Silk Road yang dicanangkan oleh Presiden Xie Jinping.
Tahun ini hampir 7 tahun berlalu masa kepemimpinan Presiden Jokowi, nasib Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia makin tenggelam ditelan waktu. Paling tidak dilihat dari beberapa eksekusi program seperti tol laut, pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sampai saat ini tidak jelas hasilnya.
Pembangunan Infrastruktur Maritim
Kunci utama keberhasilan visi maritim adalah konektivitas antarwilayah. Artinya pemerintah harus serius menyiapkan anggaran pendukung pengembangan maritim tetapi lagi-lagi yang tampak malah pembangunan infrastruktur fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan tol, sedangkan tol laut hanya tinggal jargon yang tertulis di dinding kapal tanpa ada perencanaan yang baik.
Meskipun data bank dunia indeks performa logistik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17 peringkat dari semula di posisi 63 pada tahun 2016 menjadi di posisi 46 pada tahun 2018 namun angka peningkatan performa logistik Indonesia belum diimbangi dengan penurunan biaya logistik.
