Menakertrans Desak Tripartit Bahas Masalah Outsourcing

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta kepada Lembaga Tripartit Nasional (Tripnas) untuk melakukan pertemuan khusus, guna membahas penerapan kebijakan outsourcing dan pengawasan pelaksanaannya. Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh ini, ditujukan guna mencari titik temu dari perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap penerapan outsourcing di Indonesia.

"Menakertrans telah mengintruksikan agar dilaksakan pertemuan khusus yang membahas masalah outsourcing. Pertemuan ini berupa focus discussion group (FDG) yang melibatkan unsur tripartit dan para pakar, tenaga ahli dan akademisi di bidang ketenagakerjaan," terang Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono, di Jakarta, Minggu (15/5).

Suhartono mengatakan, pertemuan FDG ini menindaklanjuti hasil kajian dari masing-masing unsur tripartit mengenai usulan revisi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya soal penerapan outsourcing. "Selama ini pemerintah, dalam hal ini Kemenakertrans, telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengkaji dan memberikan masukan terhadap masalah outsourcing. Kini saatnya duduk bersama untuk mencari benang merah dan solusi terbaik dari pelaksanaan outsourcing," jelasnya.

Pertemuan tripartit dengan model FDG ini, lanjut Suhartono, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah maupun DPR yang sedang menyusun kembali revisi dan usulan perubahan UU Ketenagakerjaan. Dijelaskannya pula, kajian-kajian ilmiah  tentang outsourcing telah mempermasalahkan tidak adanya kepastian kerja, upah dan tingkat kesejahteraan, penerapan hak-hak normatif pekerja dan kesempatan menjadi pekerja tetap serta pengawasan terhadap pelaksanaan outsourcing. "Selama ini telah banyak hasil kajian dan rekomendasi dari berbagai pihak mengenai outsourcing. Memang tak dipungkiri, bahwa masih ada perbedaan pandangan dari sisi pengusaha, pekerja, maupun pemerintah," ujarnya.