Mendagri Nilai DPRD Surabaya Keterlaluan

Rabu, 02 Februari 2011 – 19:33 WIB

Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto; Dok.JPPhoto

Untuk menciptakan stabilitas pemerintahan di Kota Surabaya, Gamawan berharap agar dibuka komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD. "Bu Wali (Tri Rismaharini) kalau ada yang kurang pas, bisa dialog dengan DPRD. Ingat ya, DPRD itu unsur pmerintahan daerah, bukan lembaga legislatif daerah.  Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD," katanya.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, enam dari tujuh fraksi  di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui pemberhentian Walikota Surabaya Senin (31/1) lalu. Masing-masing, Fraksi PDIP, PDS, PKB Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Satu-satunya yang menolak adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemakzulan ini dipicu oleh kenaikan pajak reklame yang dituangkan di Perwali, yang dianggap lebih tinggi dibanding pajak reklame di Jakarta. (awa/jpnn)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan tidak ada alasan kuat memberhentikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Menurutnya,

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News