Mendagri Nilai Protes RUU Ormas tak Jelas
Rabu, 26 Juni 2013 – 20:58 WIB
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menjamin tidak ada satu pasal pun dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang antidemokrasi. Namun begitu ia menghormati jika sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya atas RUU dimaksud.
“Kita bertanggung jawab dengan UUD 1945 sebagai pedoman RUU itu. Ada pasal 28 j yang menjamin bahwa itu harus ada pembatasan untuk menjamin hak orang lain dengan berlandaskan aspek moral, aspek ketentraman dan ketertiban, nilai-nilai agama dan sebagainya, itu menjadi rujukan,” ujar Gamawan di Jakarta, Rabu (26/6).
Menurut Gamawan, sebenarnya ia tidak mengetahui secara persis hal-hal apa saja yang menjadi dasar keberatan sejumlah pihak terkait RUU dimaksud. Sebab dari banyak komentar yang ia dengar dan baca di media massa, keberatan yang dikemukakan sifatnya ngambang, tanpa menyebut pasal per pasal.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menjamin tidak ada satu pasal pun dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
GP Ansor: Jokowi Pahlawan Indonesia Sentris
-
Sikap Politik PDI Perjuangan Terhadap Pemerintahan Baru
-
Soal Sikap Politik PDIP, Megawati: Diputuskan Berdasarkan Pemikiran
-
Hasil Rakernas V PDIP: Megawati Diminta Tetap Jadi Ketua Umum 2025-2030
-
PDIP Sumut Tidak Gentar Berhadapan dengan Menantu Jokowi di Pilgub
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Pesan Nana Sudjana Saat Melantik Masrofi jadi Pj Bupati Banjarnegara: Harus Lebih Inovatif
Selasa, 28 Mei 2024 – 13:01 WIB - Hukum
Usut Kasus Korupsi Pengadaan di Era Covid-19, KPK Panggil Anak Siti Fadilah
Selasa, 28 Mei 2024 – 12:57 WIB - Humaniora
TKN Fanta Meluncurkan Program Menjala Asa Maritim, Dorong Kesejahteraan Para Nelayan
Selasa, 28 Mei 2024 – 12:07 WIB - Kesehatan
Kemenkes Tiba-tiba Bicara Potensi Peningkatan Kasus Covid-19
Selasa, 28 Mei 2024 – 11:56 WIB
BERITA TERPOPULER
- Bengkulu
Pendaftaran PPPK 2024: Honorer Jenis Pekerjaan Ini Jangan Bersedih ya
Selasa, 28 Mei 2024 – 07:22 WIB - Humaniora
Sutan: Program Ini untuk Mengatasi Tenaga Honorer
Selasa, 28 Mei 2024 – 07:44 WIB - Hukum
Kejagung Periksa ERD terkait Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Selasa, 28 Mei 2024 – 09:17 WIB - Jabar Terkini
IKATSI Tolak Permendagri 8 Tahun 2024: Ancaman Serius Keberlangsungan Industri Manufaktur
Selasa, 28 Mei 2024 – 08:30 WIB - Humaniora
Masalah PPPK Ini Harus Cepat Diselesaikan, Terdeteksi Ada Kerancuan Aturan
Selasa, 28 Mei 2024 – 08:10 WIB