Mendagri: Proses Pengadaan e-KTP Tetap Jalan

jpnn.com - jpnn.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) telah dilimpahkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sejumlah nama yang diduga terlibat proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beredar di publik, termasuk media sosial. Nama itu terdiri dari anggota legislatif, eksekutif dan pengusaha.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi kasus tersebut dengan santai. Sebab, menurutnya, kasus itu tidak akan mengganggu proses proyek pengadaan e-KTP.

"Prinsipnya, kerja utama perekaman data kependudukan tetap jalan. (Kasus hukum e-KTP) tak menjadi kendala prinsip," ujar Tjahjo dalam pesan elektroniknya, Rabu (8/3).

Menurut Tjahjo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri bahkan mampu meningkatkan secara optimal perekaman penduduk dalam dua tahun terakhir.

"Memang agak tersendat sedikit pelayanan kepada masyarakat, karena sekarang di beberapa daerah blanko habis dan sekarang (masih) proses lelang (tujuh juta lembar e-KTP). Semoga Maret ini dapat selesai, sehingga bisa cetak dan bertahap dikirim ke daerah," ucap Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui, kasus dugaan korupsi e-KTP menjadi pelajaran berharga bagi Kemendagri. Karena itu dalam proses lelang tujuh juta keping e-KTP yang tengah dilakukan saat ini, Kemendagri melakukannya dengan sangat berhati-hati.

"Jangan sampai ada sedikit pun prosesnya tidak terbuka. Selain itu juga harus memenuhi aturan yang ada. Jadi prinsipnya, meski ada kendala, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan. Walau belum bisa optimal," tutur Tjahjo.