Mendagri Serahkan Nasib Kades Pada DPR

JAKARTA – Desakan agar pemerintah mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri (PNS), maupun tuntutan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, sepenuhnya akan ditentukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) di DPR.

“Sekarang kan sudah ada di DPR, jadi semua dinamika maupun pandangan yang berkembang, ada dalam pembahasan di DPR nantinya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Raydonnyzar Moenek, di Jakarta, Jumat (14/12) malam.

Pemerintah menurut Donny -panggilan akrab Reydonnyzar Moenek-, kini sepenuhnya mengikuti mekanisme yang ada. Karena itu menanggapi ancaman perangkat desa akan memboikot Pemilu jika tidak diangkat menjadi PNS, Donny tidak ingin menyikapinya secara berlebih.

Ia hanya menyatakan pemerintah tentu mengharapkan hal yang terbaik bagi semua pihak. Apalagi disadari, perangkat desa merupakan bagian terdepan pemerintah yang bertugas melayani masyarakat. Namun begitu sebagaimana disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi, permintaan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, menurut Donny, tetap disesuaikan keuangan negara.