Mendagri Siap Bahas Usulan 17 Daerah Pemekaran

"Kita masih menunggu. Kalau DPR minta, ya kita proses. Secara hukum, tidak ada undang-undang yang menghentikan," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (27/5).

Dijelaskan, keinginan pemerintah agar moratorium pemekaran hingga ada UU Nomor 32 tahun 2004 hasil revisi, hanyalah sebuah harapan. Diakui Gamawan, secara hukum aspirasi pemekaran punya landasan di UU Nomor 32 itu dan PP 78 Tahun 2007. "Secara hukum, kita tidak bisa menolak," cetusnya.

Draf revisi UU 32 yang memuat grand strategy penataan daerah, ditergetkan akan diserahkan pemerintah ke DPR paling lambat akhir Juni.