Mendiknas Janjikan Bantuan

jpnn.com - Alokasi dana yang disalurkan akan lebih banyak dibanding daerah yang tingkat kelulusan UN tergolong tinggi yakni di atas 95 persen. Hanya saja, Mendiknas Bambang Sudibyo belum menyebut berapa dana yang akan disalurkan itu. Bambang Sudibyo mengungkapkan rencananya tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin yang khusus membahas anggaran Depdiknas tahun 2009, yang mencapai Rp 51,5 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 yang Rp 48,1 triliun. Dana sebesar itu akan difokuskan untuk tiga program yakni pertama,penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya masih rendah.Kedua, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah, tinggi, dan non formal. Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.Khusus program kedua tersebut, sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan itu minta agar hasil UN dijadikan salah satu patokan. Cyprinus Aoer (F-PDIP) misalnya, meminta agar 10 daerah terburuk tingkat kelulusannya mendapat perhatian khusus dengan diberi bantuan dana lebih besar. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah.Menanggapi hal itu, Bambang Sudibyo menyatakan persetujuannya. "Ya, tentunya daerah yang tingkat kelulusan UN-nya rendah mendapat alokasi lebih banyak. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ditambah," ujar Bambang.Dalam kesempatan tersebut Bambang menyatakan, pihaknya tidak pernah menjadikan angka kelulusan sebagai patokan berhasil tidaknya UN. Dikatakan, yang menjadi target adalah nilai rata-rata. Dia menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir nilai rata-rata UN di atas 7. Disebutkan nilai rata-rata UN SMP tahun 2005 6,5 lantas pada 2006 7,15 dan pada 2007 mencapai 7,0. Untuk tahun ini data nilai rata-rata UN SMP belum masuk Depdiknas.Sementara, untuk tingkat SMA, nilai rata-rata UN tahun 2005 adalah 6,5 naik menjadi 7,0 (2006), 7,16 (2007), dan 7,2 (2008). Sedang SMK adalah 6,0 (2005), 6,8 (2006), 6,9 (2007), dan 7,10 (2008)."Jadi, kriteria kelulusan berdasarkan nilai sudah meningkat, yang artinya ada peningkatan mutu," kata Bambang.Saat sejumlah anggota dewan menanyakan persentase angka kelulusan, Bambang menjawab belum tahu karena belum menerima laporan BNSP. "Kami tak berani melangkahi BNSP biar penyebutan angkanya tidak berbeda-beda," kilahnya. Namun dia mengatakan,ada indikasi daerah-daerah yang fasilitas pendidikannya rendah pun terjadi peningkatan tingkat kelulusan.Terkait dengan program wajar 9 tahun yang juga menjadi fokus Depdiknas pada 2009, Bambang menyebutkan mayoritas daerah kinerja pendidikannya rendah. Dia menyebut sejumlah daerah yang tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) wajar 9 tahun mencapai di atas 95 persen. Antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi."Daerah-daerah itu tak lagi menjadi fokus pada 2009 karena sudah bisa mengelola secara mandiri," ujar Bambang. Dia menargetkan, hingga akhir 2009 APK seluruh provinsi bisa mencapai 95 persen.Dalam kesempatan yang sama, dia membantah anggapan sejumlah anggota dewan yang menyebut Bantuan Keuangan Mahasiswa (BKM) kepada 400 ribu mahasiswa mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dikatakan Bambang, BKM itu guna mencegah terjadinya drop out (DO) bagi mahasiswa yang tak mampu akibat tingginya kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan harga BBM."Ini hanya semacam bantalan agar mereka punya ruang yang agak longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. Ini diberikan temporary agar mereka tak putus kuliah," beber Bambang. (sam)