Mengecek Kebenaran Anggapan Untuk Atasi Korupsi di Indonesia

Ada sejumlah anggapan yang beredar di kalangan masyarakat yang dianggap dapat memerangi tindakan korupsi di Indonesia, seperti menaikkan gaji pegawai negeri.

Tapi apakah anggapan ini benar-benar bisa atasi masalah korupsi, atau hanya akan berakhir menjadi sebuah mitos?

Mulai dari diskusi di kelas-kelas sekolah hingga debat calon presiden mencoba mencari jalan keluar menumpas korupsi, yang dianggap sebagai salah satu masalah terbesar di Indonesia.

ABC Indonesia mencoba untuk mencari tahu kebenaran anggapan ini, serta membandingkannya dengan fakta-fakta temuan lembaga anti-korupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW).

1. Gaji dinaikkan, tak ada alasan untuk korupsi

Photo: Irvan Rivano Muchtar, jadi ditangkap KPK Desember 2018, diduga korupsi dana alokasi khusus pendidikan saat menjabat sebagai bupati Cianjur, Jawa Barat. (Detik: Ari Saputra)

Salah satu yang disorot warga saat debat calon presiden RI pertama bebeberapa waktu lalu adalah bagaimana strategi kedua pasangan calon presiden dalam menghentikan praktik korupsi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat.

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berpendapat korupsi disebabkan karena penghasilan pegawai negeri yang kurang, selain juga mengatakan pegawai pemerintah yang korupsi akan diasingkan ke pulau terpencil.

Sementara Joko Widodo dan Ma'aruf Amin merasa gaji pegawai negeri sudah cukup, yang perlu dirampingkan adalah perampingan struktur birokrasi dan pengawasan dari dalam dan luar.